Asas-Asas Pemungutan Pajak: Asas Certainty dan Asas Productivity

Monday, May 14th, 2012

Image

Pajak merupakan saham politik rakyat atas negara sehingga rakyat memiliki hak-hak istimewa dalam setiap proses politik untuk menentukan kebijakan negara (Edi Slamet Raharjo). Pajak sebagai salah satu penerimaan negara yang paling besar, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, merupakan instrumen penting yang implementasinnya perlu dioptimalisasikan. Sistem pemungutan pajak yang baik merupakan penunjang dari optimalisasi penggunaan pajak. Oleh karena itu, dalam sistem pemungutan pajak perlu memperhatikan asas-asas yang merupakan nilai ideal sebagai landasan dari sistem pemungutan pajak itu sendiri. Terdapat banyak pendapat dari para ahli mengenai asas-asas perpajakan, dan yang paling dikenal adalah four maxims dari Adam Smith, yakni equality, certainty, convience dan efficiency.

Asas Certainty merupakan suatu asas yang menekankan pada kepastian pemungutan pajak agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tawar-menawar dalam praktiknya. Kepastian yang dimaksud itu berlaku bagi semua wajib pajak, petugas pajak, dan seluruh lapisan masyarakat, selain itu juga harus berdasarkan undang-undang agar yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas ini menekankan kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak—yakni wajib pajak dan fiskus, proses pengawasan, memperkecil potensi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak, serta pertanggung jawabannya. Asas certainty meliputi empat unsur, yakni kepastian siapa wajib pajak, kepastian objek pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar, kepastian kapan pajak tersebut harus dibayar, dan kemana pajak itu harus dibayar serta bagaimana prosedur pemungutan pajak itu sendiri.

Kepastian wajib pajak telah diatur dalam Pasal 2 UU PPh 2000. Berdasarkan UU tersebut, wajib pajak merupakan subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yakni orang yang telah menerima atau memperoleh penghasilan minimal Rp 15.840.000,00 dari sektor formal.

Objek pajak dijelaskan pada Pasal 4 UU PPh 2008. Berdasarkan UU tersebut yang  termasuk objek pajak adalah imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, hadiah dari undian, laba usaha, dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.

Ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak juga telah diatur dalam Pasal 9 UU KUP 2000, yang menyatakan Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang untuk saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak selambat-lambatnya lima belas hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.

Bagaimana prosedur pemungutan pajak

Kepastian dalam hal ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak untuk menjalankan kewajiban serta haknya, dan mempermudah fiskus mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Agar implementasi dari prosedur ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu adanya kepastian hukum yang terperinci.

Selain itu, ketentuan mengenai ke mana pajak yang harus dibayar diatur dalam pasal 10 UU KUP 2000 yang menyatakan bahwa wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara atau badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam penagihan pajak terdapat beberapa dokumen yang menjadi dasar penagihan pajak, yaitu Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali. Dokumen-dokumen tersebut harus dilunasi satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Proses penagihan pajak baru mulai dilakukan ketika masa pelunasan pajak sudah terlewati, namun wajib pajak belum melunasinya.

Asas Revenue Productivity merupakan asas yang lebih cenderung kepada kepentingan pemerintah karena asas ini merupakan asas terpenting dalam memperoleh pendapatan. Meski demikian, dalam implementasinya perlu memperhatikan bahwa jumlah pungutan pajak tidak mengganggu pendapatan ekonomi dari masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat oleh Fritz Neumark bahwa dalam sistem pemungutan pajak juga seharusnya dapat menjamin penerimaan negara agar dapat membiayai semua pengeluaran (principle of adequacy). Asas revenue productivity ini memiliki standar tertentu pada tiap negara, tergantung pada kondisi perekonomian masyarakat yang ada di negara tersebut. Pajak seharusnya mampu menjamin pembiayaan semua pengeluaran pemerintah, namun pada dasarnya pemungutan pajak yang optimal tidak hanya dengan mendapatkan jumlah penerimaan dana yang memadai tetapi juga dapat memenuhi asas keadilan dari kedua belah pihak, yakni masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Principle of adequecy dapat dikaitkan dengan konsep tax ratio, dimana setiap negara menginginkan tax ratio yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan tetapi tetap tidak melakukan intervensi yang terlalu tinggi terhadap perekonomian masyarakatnya. Daya dukung pemerintah terhadap masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana intervensi pemerintah dalam menetapkan sumber-sumber pajak.

Fritz Neumark juga menyebutkan the principle of adaptability, yaitu sistem perpajakan seharusnya bersifat cukup fleksibel dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga sehingga tidak menimbulkan keadaan ekonomi yang instabil pada saat itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sangat penting untuk berpedoman pada kedua asas tersebut dalam sistem pemungutan pajak karena pada dasarnya kedua asas tersebut saling melengkapi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. Pada praktiknya asas-asas tersebut belum sepenuhnya dijalankan sehingga seringkali terjadi ambivalensi terhadap penafsiran aturan-aturan dari sudut pandang yang berbeda pada masing-masing pihak. Kondisi perekonomian yang dinamis merupakan salah satu faktor perlunya peninjauan berkala dalam penentuan kepastian hukum terkait pemungutan pajak. Peraturan atau hukum pemungutan pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian akan berkorelasi pada kesediaan wajib pajak dan fiskus untuk patuh pada peraturan berdasarkan asas-asas pemungutan pajak.

Daftar Pustaka

Buku

Irianto, Edi Slamet. Pajak, Negara dan Demokrasi: Konsep Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.

Judisseno, Rimsky K. Perpajakan. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia, 2004.

Nurmantu, Safri. Pengantar Perpajakan. Ed. Ke-3. Jakarta: Granit, 2005.

Rosdiana, Haula. Pengantar Perpajakan. Depok: Tanpa Penerbit.

 

Jurnal

Andria, Harry. Aspek Keadilan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Perdagangan Saham di Bursa Efek. http://garuda.dikti.go.id/jurnal/detil/id/0:10607/q/pengarang:%20Harry (diunduh pada tanggal 7 Oktober 2011, pukul 15:30).

Rositawati, Rona. Sistem Pemungutan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor). eprints.undip.ac.id/19231/1/Rona_Rositawati.pdf (diunduh pada tanggal 6 Oktober 2011, pukul 19:22).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: