Pengertian Administrasi dan Administrasi Sebagai Disiplin Ilmu

Thursday, May 17th, 2012

Sebelum membahas apa yang dimaksud dengan ilmu administrasi negara dan pokok bahasannya, tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan administrasi itu sendiri karena ilmu administrasi negara pokok bahasannya merupakan cabang dari administrasi. Yang dikaji dalam tulisan ini adalah pengertian administrasi dan penjelasan administrasi sebagai disiplin ilmu.

”Apa pengertian dari administrasi?” Untuk menjawab pertanyaan itu, sebelumnya harus memahami fenomena, definisi, karakteristik, dan urgensi keberadaan administrasi itu sendiri.

Secara etimologi, kata administrasi berasal dari kebudayaan Romawi (administer) yang artinya pemberian jasa atau pengabdian. Secara definisi, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.[1]

Arti utama administrasi tersebut adalah sebagai manajemen, tata usaha, dan decision making.[2]

Pengertian administrasi tersebut mengacu pada fenomena administrasi yang bercirikan dengan adanya kelompok manusia (dua orang atau lebih), adanya kerjasama dalam kelompok tersebut, adanya kegiatan usaha, dan adanya tujuan yang hendak dicapai.[3]

Contoh mudahnya adalah ”apabila ada dua orang yang bekerjasama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan hanya oleh seorang di antara mereka, pada saat itu administrasi telah ada”.[4]

Di Indonesia, secara definisi, penggunaan istilah administrasi masih digunakan dalam makna sempit, yang sering disamakan dengan istilah tata usaha atau catat mencatat seperti yang dikemukakan oleh Munawardi Reksohadiprawiro atau Harris Muda.

Administrasi itu sendiri memiliki karakteristik yang mengacu pada tiga kriteria pokok yaitu rasionalitas, efektivitas, dan efesiensi. Rasionalitas yang dimaksud adalah bahwasannya setiap tindakan harus dilandasi pertimbangan yang logis dan objektif. Efektivitas artinya pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efisiensi berarti perbandingan terbaik antara input dan output, antara keuntungan/ manfaat dan biaya.[5]

Jika menyinggung soal urgensi keberadaan administrasi itu sendiri, tentunya mengacu pada definisi yang digunakan sebagai pemahaman kongkrit dalam kehidupan modern. Apabila sudah mengetahui definisi yang digunakan, tentu perihal tujuan (jangka pendek atau jangka panjang) sudah dapat dijawab, begitu pula dalam menjawab pertanyaan apa pentingnya keberadaan administrasi.

Sebagaimana yang diketahui, administrasi juga sama seperti ilmu yang lain yang memiliki suatu disiplin (administrasi sebagai disiplin ilmu) dengan subpokok bahasan konsep dan teori, unsur-unsur, dan fungsi-fungsi administrasi.

Membahas konsep dan teori dalam administrasi, tak lepas dari membahas apa definisi administrasi tersebut. Untuk definisi, tetap memakai definisi seperti penjabaran sebelumnya. Sedangkan teori akan dibahas selanjutnya.

Adanya suatu ilmu—dalam hal ini adalah administrasi—adalah karena adanya unsur-unsur tertentu yang menjadikan adanya sesuatu itu. Unsur-unsur tersebut sifatnya mutlak. Dalam ilmu administrasi unsur-unsur tersebut adalah dua orang manusia atau lebih, tujuan, tugas yang hendak dilaksanakan, peralatan dan perlengkapan.[6]

Untuk fungsi ilmu administrasi sendiri, di kalangan sarjana belum terdapat satu konsensus bulat mengenai jumlah fungsi-fungsi administrasi. Tapi pada dasarnya fungsi-fungsi administrasi mencapai suatu konsensus yang telah dicapai, yakni dibagi menjadi dua klasifikasi utama yaitu fungsi-fungsi organik dan fungsi-fungsi pelengkap.[7]

Yang dimaksud dengan fungsi-fungsi organik adalah semua fungsi yang mutlak harus dijalankan oleh administrasi, di mana ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi tersebut akan mengakibatkan matinya organisasi. Sedangkan fungsi-fungsi pelengkap ialah semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh organisasi, sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.[8]

Beberapa teori telah dikemukakan oleh Henry Fayol, Luther M. Gullick, John D. Millet, Koontz dan O’Donnel, George R. Terry, dan John F. Mee. Jika dianalisa, dalam pemahaman teori tokoh-tokoh tersebut terdapat keseragaman berfikir. Pun bila berbeda dikarenakan sebab kondisional.

Dari teori-teori tersebut, dapat dirumuskan bahwa fungsi-fungsi organik administrasi adalah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemberian motivasi (motivating), pengawasan (controlling), dan penilaian (evaluating).

Dari penjabaran di atas, tentunya kita dapat memahami karena tersusun dengan sistematis. Mungkin yang membingungkan adalah persaamaan objek penjelasan terhadap definisi, konsep, dan teori. Namun hal itu terjadi karena adanya keterkaitan antara subpokok bahasan.

Jika menyimpulkan secara menyeluruh penjabaran di atas, pada hakekatnya administrasi adalah sebuah kegiatan dengan tiga arti utama sebagai manajemen, tata usaha dan pembuatan keputusan. Sebagaimana ilmu lainnya, administrasi juga berkembang dan menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikhususkan atau dibedakan dengan manajemen. Dengan mengetahui subpokok bahasan tersebut, tentu kita mengerti dan dapat menjabarkan atau menjelaskan pengertian administrasi secara kongkrit, juga bahasan administrasi sebagai disiplin ilmu.

Bibliografi

Atmosudirdjo, S. Prajudi. (1990). Dasar-dasar Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. (2004). Jakarta: STIAMI Press.

Siagian, Sondang P. (1982). Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.

Siagian, Sondang P. (1992). MPA Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Tussadaah, Senia. ”Teori dan Konsep Administrasi”. http://www.seniatussaadaah.

wordpress.com/2009/02/05/konsep-teori-administrasi.html (20 Sep 2010)


[1] Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm 3

[2] S. Prajudi Atmosudirdjo, Dasar-dasar Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 28

[3] Soewarno, 1984: 3

[4] Herbert A. Simon, et. al., Public Administration, 1959, hlm 3

[5] Soewarno, 1984: 15

[6] Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm 4

[7] Ibid, hlm 102

[8] Ibid, hlm 102-103

Asas-Asas Pemungutan Pajak: Asas Certainty dan Asas Productivity

Monday, May 14th, 2012

Image

Pajak merupakan saham politik rakyat atas negara sehingga rakyat memiliki hak-hak istimewa dalam setiap proses politik untuk menentukan kebijakan negara (Edi Slamet Raharjo). Pajak sebagai salah satu penerimaan negara yang paling besar, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, merupakan instrumen penting yang implementasinnya perlu dioptimalisasikan. Sistem pemungutan pajak yang baik merupakan penunjang dari optimalisasi penggunaan pajak. Oleh karena itu, dalam sistem pemungutan pajak perlu memperhatikan asas-asas yang merupakan nilai ideal sebagai landasan dari sistem pemungutan pajak itu sendiri. Terdapat banyak pendapat dari para ahli mengenai asas-asas perpajakan, dan yang paling dikenal adalah four maxims dari Adam Smith, yakni equality, certainty, convience dan efficiency.

Asas Certainty merupakan suatu asas yang menekankan pada kepastian pemungutan pajak agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tawar-menawar dalam praktiknya. Kepastian yang dimaksud itu berlaku bagi semua wajib pajak, petugas pajak, dan seluruh lapisan masyarakat, selain itu juga harus berdasarkan undang-undang agar yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas ini menekankan kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak—yakni wajib pajak dan fiskus, proses pengawasan, memperkecil potensi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak, serta pertanggung jawabannya. Asas certainty meliputi empat unsur, yakni kepastian siapa wajib pajak, kepastian objek pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar, kepastian kapan pajak tersebut harus dibayar, dan kemana pajak itu harus dibayar serta bagaimana prosedur pemungutan pajak itu sendiri.

Kepastian wajib pajak telah diatur dalam Pasal 2 UU PPh 2000. Berdasarkan UU tersebut, wajib pajak merupakan subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yakni orang yang telah menerima atau memperoleh penghasilan minimal Rp 15.840.000,00 dari sektor formal.

Objek pajak dijelaskan pada Pasal 4 UU PPh 2008. Berdasarkan UU tersebut yang  termasuk objek pajak adalah imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, hadiah dari undian, laba usaha, dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.

Ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak juga telah diatur dalam Pasal 9 UU KUP 2000, yang menyatakan Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang untuk saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak selambat-lambatnya lima belas hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.

Bagaimana prosedur pemungutan pajak

Kepastian dalam hal ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak untuk menjalankan kewajiban serta haknya, dan mempermudah fiskus mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Agar implementasi dari prosedur ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu adanya kepastian hukum yang terperinci.

Selain itu, ketentuan mengenai ke mana pajak yang harus dibayar diatur dalam pasal 10 UU KUP 2000 yang menyatakan bahwa wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara atau badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam penagihan pajak terdapat beberapa dokumen yang menjadi dasar penagihan pajak, yaitu Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali. Dokumen-dokumen tersebut harus dilunasi satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Proses penagihan pajak baru mulai dilakukan ketika masa pelunasan pajak sudah terlewati, namun wajib pajak belum melunasinya.

Asas Revenue Productivity merupakan asas yang lebih cenderung kepada kepentingan pemerintah karena asas ini merupakan asas terpenting dalam memperoleh pendapatan. Meski demikian, dalam implementasinya perlu memperhatikan bahwa jumlah pungutan pajak tidak mengganggu pendapatan ekonomi dari masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat oleh Fritz Neumark bahwa dalam sistem pemungutan pajak juga seharusnya dapat menjamin penerimaan negara agar dapat membiayai semua pengeluaran (principle of adequacy). Asas revenue productivity ini memiliki standar tertentu pada tiap negara, tergantung pada kondisi perekonomian masyarakat yang ada di negara tersebut. Pajak seharusnya mampu menjamin pembiayaan semua pengeluaran pemerintah, namun pada dasarnya pemungutan pajak yang optimal tidak hanya dengan mendapatkan jumlah penerimaan dana yang memadai tetapi juga dapat memenuhi asas keadilan dari kedua belah pihak, yakni masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Principle of adequecy dapat dikaitkan dengan konsep tax ratio, dimana setiap negara menginginkan tax ratio yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan tetapi tetap tidak melakukan intervensi yang terlalu tinggi terhadap perekonomian masyarakatnya. Daya dukung pemerintah terhadap masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana intervensi pemerintah dalam menetapkan sumber-sumber pajak.

Fritz Neumark juga menyebutkan the principle of adaptability, yaitu sistem perpajakan seharusnya bersifat cukup fleksibel dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga sehingga tidak menimbulkan keadaan ekonomi yang instabil pada saat itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sangat penting untuk berpedoman pada kedua asas tersebut dalam sistem pemungutan pajak karena pada dasarnya kedua asas tersebut saling melengkapi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. Pada praktiknya asas-asas tersebut belum sepenuhnya dijalankan sehingga seringkali terjadi ambivalensi terhadap penafsiran aturan-aturan dari sudut pandang yang berbeda pada masing-masing pihak. Kondisi perekonomian yang dinamis merupakan salah satu faktor perlunya peninjauan berkala dalam penentuan kepastian hukum terkait pemungutan pajak. Peraturan atau hukum pemungutan pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian akan berkorelasi pada kesediaan wajib pajak dan fiskus untuk patuh pada peraturan berdasarkan asas-asas pemungutan pajak.

Daftar Pustaka

Buku

Irianto, Edi Slamet. Pajak, Negara dan Demokrasi: Konsep Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.

Judisseno, Rimsky K. Perpajakan. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia, 2004.

Nurmantu, Safri. Pengantar Perpajakan. Ed. Ke-3. Jakarta: Granit, 2005.

Rosdiana, Haula. Pengantar Perpajakan. Depok: Tanpa Penerbit.

 

Jurnal

Andria, Harry. Aspek Keadilan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Perdagangan Saham di Bursa Efek. http://garuda.dikti.go.id/jurnal/detil/id/0:10607/q/pengarang:%20Harry (diunduh pada tanggal 7 Oktober 2011, pukul 15:30).

Rositawati, Rona. Sistem Pemungutan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor). eprints.undip.ac.id/19231/1/Rona_Rositawati.pdf (diunduh pada tanggal 6 Oktober 2011, pukul 19:22).

Socialism and Communism: More to Marx (Review)

Monday, May 14th, 2012

Di bawah ini merupakan sebuah tugas review mata kuliah Pengantar Ilmu Politik terkait Kaum Sosialis dan Kaum Komunis yang Dijabarkan oleh Marx. Maaf karena lupa mencantumkan buku yang di-review. Semoga bermanfaat.

Sosialisme muncul pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Para sosialis percaya bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, di mana seharusnya tidak ada persaing-an di antara mereka. Konsep sosialisme dikenal sebagai pendistribusian kekayaan dan kekuasaan yang merata di seluruh masyarakat. Sosialis menekankan seharusnya seluruh manusia yang berpartisipasi dalam memproduksi suatu barang berhak menerima bagian di dalamnya. Sosialisme menyarankan seharusnya pabrik yang mem-produksi besar barang haruslah milik publik, misal pertambangan.

Beberapa sosialis mendukung akan konsep sentralisasi, karena konsep ini negara diminta untuk bertanggungjawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan menge-lola ekonomi untuk seluruh masyarakat. Namun karena birokrasi yang lamban, sosialis yang lain berpendapat bahwa desentralisasi merupakan konsep yang lebih cocok karena dapat mengontrol kelompok-kelompok di bidang lokal, dan masyarakat dapat merasakan efek langsung dari penggunaan social property. Walau memiliki konsep yang berbeda, sosialisme tetap menentang akan teori kapitalisme.

Konsep kebebasan dari sosialisme adalah di mana seseorang bebas mengejar tujuan dan aspirasi selama tidak mengganggu orang lain. Tak masuk akal untuk berbicara tentang seseorang atau kelompok tertentu bebas menentukan keinginannya sedang kelas yang lain tidak. Pada The Manifesto of The Communist Party, Karl Marx dan Frederich Engels menyatakan kondisi perkembangan (konsep) kebebasan adalah perkembangan kebebasan secara menyeluruh.

Mungkin sosialisme sudah dikenal sejak zaman Plato, namun Karl Marx adalah nama pertama yang terlintas—dengan varian komunisnya. Pada zaman Plato ada keyakinan bahwa orang Kristen menganjurkan kepemilikan komunal untuk penangkal dosa mereka. Pasca perang sipil di Inggris (1640-an), para Digger, mengklaim Tuhan menciptakan Bumi sebagai milik semua orang, dan dilarang adanya kepemilikan barang pribadi dan harus dihapuskan, begitu juga pada tulisan Gerrard Winstaley.

Ketika Revolusi Industri dimulai, dimulai pula sistem kapitalisme. Kapitalisme dikritik keras, termasuk oleh novelis dan penyair William Blake dan Charles Dickens. Salah satu yang mencoba menerapkan sosialisme adalah aristokrat Perancis bernama Saint-Simon. Ia berpendapat bahwa sejarah manusia mengalami tahap-tahap tertentu, sampai pada tahap di mana tercipta kelas baru seperti insinyur, ilmuwan, dan lainnya yang menjadi makin penting, yang mana menciptakan masyarakat industri (kaum kapitalis). Ia juga berpendapat kapitalisme menyebabkan ketimpangan antara pemilik modal dan buruh sehingga mendorong para ahli untuk menciptakan konsep yang lebih baik dari kapitalisme. Muridnya, Auguste Comte yang menganut positivisme mene-kankan akan perencanaan ilmiah. Simon dan Comte lebih cenderung menyukai konsep sentralisasi, di mana ketentuan dicanangkan oleh para ahli.

Sosialis lain, Charles Fourier dan Robert Owen, mencoba menerapkan sistem tersebut, namun dengan skala yang lebih kecil dan bukan oleh ketentuan para ilmuwan, melainkan masyarakat itu sendiri. Muncullah konsep desentralisasi.

Fourier berpendapat, pada dasarnya manusia tidak akan pernah puas jika bersaing. Visinya adalah menciptakan masyarakat yang segala keinginannya terpenuhi (terpuaskan), di mana tiap pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat orang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari teori ”phalanstery”. Karena tiap orang bekerja dengan bebas, aparatur hukum seperti pengadilan atau polisi tidak diperlukan lagi, dengan asumsi masyarakat sosialis produktif, makmur, dan bebas.

Sedangkan Owen, ia melihat kapitalisme bukan hanya ada pada masyarakat industri, tapi juga pada bidang pendidikan. Ia mendirikan pabrik di New Lanark, Skotlandia (1800) dengan model standar hari yang aman, dan anak-anak tak diperke-nankan bekerja. Ia mendirikan New Harmony dengan maksud mendirikan masyarakat sosialis, namun gagal.

Karl Marx (1818) memiliki banyak penelitian yang belum terpublikasikan sebe-lumnya. Ia banyak dipengaruhi oleh falsafah Hegel. Hegel melihat bahwa manusia ada untuk mencari kebebasan, yang perjuangannya kian lama kian matang. Hubungan antara majikan dan buruh mengalami ketimpangan. Hegel mengisahkan tentang dialek-tika operasional yang memungkinkan kebebasan dapat menembus batas lembaga-lembaga yang tak terkalahkan. Walau Marx memodifikasi beberapa falsafah Hegel, dialektika pentingnya tetap sama.

Seperti Hegel, Marx setuju akan hal perjuangan manusia (terhadap dunia yang bermusuhan). Pada Communist Manifesto, Marx dan Engels menuliskan bahwa sejarah dari semua masyarakat yang ada sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Selama masyarakat dibagi dalam kelas berbeda, konflik kelas tak bisa dihindari. Seperti yang dijabarkan sebelumnya, Marx menganggap kapitalisme adalah sebuah sistem yang akan hanya melahirkan satu kelas dominasi dan kelas yang didominasi.

Pada negara modern pun kapitalisme dapat terjadi jika para elitnya terlalu men-dominasi terhadap keinginan rakyat. Hal itu dipengaruhi faktor bahwa masyarakat dibatasi oleh struktur ideologis di mana ide, cita-cita, dan keyakinan melegitimasi dan membenarkan pengaturan dan lembaga-lembaga yang ada.

Kelas penguasa, entah itu dari segi politik, ekonomi atau apa pun cenderung akan mempertahankan kekuasaannya. Atau seperti yang dikatakan Aristoteles bahwa ada beberapa orang yang memang ditakdirkan untuk menjadi budak. Marx menggam-barkan bahwa pengaruh agama juga ikut menumpulkan pandangan tentang kebebasan pada kapitalisme modern, di mana terdapat doktrin Tuhan mengasihani hamba-Nya yang sabar dan hidup dalam kemiskinan. Para penguasa pun mengartikan “kebebasan” sebagai kebebasan untuk bersaing. Pandangan ini pun bagi Marx menumpulkan penge-tahuan di mana mereka menganggap bahwa konsep sosialisme dan komunisme tidak penting lagi. Marx tak memungkiri bahwa kapitalisme mendorong sejarah revolusioner seperti mempercepat kematian foedalisme dan membuka rute perdagangan juga mene-mukan dunia baru, menunjukkan aktivitas manusia, membuat inovasi dan perubahan yang adalah progres ke arah kebaikan. Tapi jika mengarah ke arah kebaikan mengapa Marx mencetuskan harus menggulingkan kapitalisme?

Pertama, kapitalisme sudah ketinggalan zaman. Tak dipungkiri kapitalisme menggantikan foedalisme, dan sekarang kapitalisme seharusnya digantikan oleh komunisme. Kedua, kapitalisme menciptakan aliensi atau keterasingan dari pekerjaan mereka masing-masing. Di sini bukan hanya kaum pekerja yang teralienasi, tetapi juga kaum borjuis. Ketiga, Marx berpendapat bahwa kapitalisme itu self-subverting dalam arti pengoperasiannya kaku. Marx tidak mengkritik kapitalis atas dasar moral. Kritik-nya terhadap kapitalis lebih kepada terbatasnya perilaku semua orang, termasuk kapitalis itu sendiri karena mereka berlandas akan logika sistem.

Marx berpendapat, kapitalisme telah menciptakan kondisi dan mempunyai ke-kuatan yang nantinya akan menghancurkan dirinya sendiri. Kapitalisme telah membuat “penggali kubur”-nya sendiri dengan membuat kelas proletariat, dan ironisnya kaum borjuis itu sendiri yang bertanggungjawab akan kejatuhan mereka sendiri karenanya mereka akan bekerja sama dalam membuat sebuah komuditas, dan pada akhirnya mereka sendiri yang menggulingkan kapitalisme dan akhirnya mengarah pada masya-rakat komunis tanpa kelas.

Konsep kelas ploretariat menurut Marx adalah kelas universal, karena dalam melayani kepentingan, ia melayani kepentingan seluruh manusia. Hal ini demi kepen-tingan pekerja yang diliputi kemiskinan. Marx meramalkan revolusi proletar akan di-mulai di negara-negara kapitalis yang maju.

Tahap urutan revolusioner dapat diuraikan sebagai berikut:

  • Economic crises. Hal ini akan terjadi dikarenakan adanya anarki dalam produksi yang menjadi ciri khas kapitalisme. Semakin matang ke arah kapitalisme, makin parah krisis ekonomi yang terjadi.
  • Immeseration of the Proletariat. Proses di mana kaum ploretariat mengalami kemiskinan, tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dengan kata lain kelas ploreta-riat menggunakan opsi mengemis atau mencuri karena kehilangan pekerjaannya.
  • Revolutionary Class Consciousness. Mereka sadar bahwa kesalahan bukan pada diri mereka, namun sistemnya.
  • Seizure of State Power. Krisis ekonomi yang terjadi mengakibatkan campur tangan politik. Kekuatan revolusioner menjadi lebih militan dari kelas penguasa.
  • The Dictatorship of the Proletariat. Kelas proletariat mendirikan revolutionary dictatorship of the proletariat. Mereka menjadi diktator dengan menjadi kelas penguasa baru.
  • The Withering Away of the State. Negara akan “lenyap” ketika borjuis kalah dan kelas buruh yang berkuasa juga “lenyap secara sendiri” ketika hal ini terjadi sehingga tak ada kelas.
  • Communism. Di sini masyarakat sangat terbuka dan demokratis—seluruh warga berperan aktif dalam pemerintahan. Pelayanan publik sangat merata, dan masya-rakat bebas mengembangkan kepribadian mereka karena tak ada lagi pembatasan kelas. Dan pada akhirnya, Marx menelurkan sebuah ilmu atau paham yang dikenal dengan Marxisme.

Merhaba!

Sunday, May 13th, 2012

Merhaba! Akhirnya, saya niat juga untuk membuat blog di WordPress ini. Setelah berkecimpung di Tumblr dengan style for fun, buat artikel pribadi, main-main di Posterous buat curhat ala diary, akhirnya… saya buat WordPress untuk share tentang tugas-tugas kuliah saya.

Ya, saya akan nge-post tentang tugas-tugas kuliah. Jurusan saya Ilmu Administrasi Negara. Dan tentunya, di catatan ini kalian juga bisa kok ngeliat daftar pustakanya, dimana hal ini sakral banget, pun WordPress dianggap blog sehingga gak bisa disertakan di daftar pustaka. Jadi, tenang saja. Hehe. Semoga WordPress ini akan bermanfaat nantinya.

Hello world!

Sunday, May 13th, 2012

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!